RTBP POLSRI Sebagai bentuk komitmen Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) dalam menghadirkan kegiatan akademik yang memperkaya wawasan mahasiswa dan sivitas akademika, sebuah kuliah umum yang bertajuk “Perspektif Kemiskinan: Perbedaan Metodologi BPS dan Bank Dunia” sukses diselenggarakan di Ruang Aula Polsri Kampus Banyuasin pada tanggal 14 Juli 2025. Acara ini menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin, Bapak Basuki Rahmat, sebagai narasumber utama yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penghitungan kemiskinan di Indonesia dan dunia.

Kuliah umum tersebut dihadiri oleh peserta, terdiri dari dosen, mahasiswa dari berbagai jurusan, serta unsur pimpinan kampus. Dalam suasana diskusi yang interaktif, Basuki membuka paparan dengan menjelaskan bahwa kemiskinan bukanlah sekadar angka, melainkan refleksi kompleks dari kondisi sosial, ekonomi, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kemiskinan adalah fenomena multidimensional, dan cara kita mengukurnya akan menentukan arah kebijakan.

Menurut data terbaru BPS, garis kemiskinan nasional berada pada angka Rp595.243 per kapita per bulan. Pendekatan yang digunakan adalah basic needs approach, yakni pendekatan kebutuhan dasar yang memperhitungkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa makanan maupun nonmakanan. Basuki menegaskan bahwa pendekatan ini telah digunakan secara konsisten sejak tahun 1998 untuk menjamin keberlanjutan dan validitas data dalam jangka panjang.

Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), dengan garis kemiskinan sebesar US$8,30 per orang per hari (Purchasing Power Parity / PPP) bagi negara berpenghasilan menengah.

“Kita tidak bisa melihat angka kemiskinan dari satu perspektif global dan langsung menganggapnya sebagai krisis. Konteks nasional dan lokal sangat penting dalam membaca data,” tegas Basuki sambil mengajak peserta untuk kritis terhadap narasi statistik.

Tak hanya membahas teori, Basuki juga menyampaikan strategi konkret yang dapat diterapkan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah penguatan sistem pendidikan yang inklusif, peningkatan perlindungan sosial untuk kelompok rentan, pembenahan akses layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta mendorong mobilitas sosial antar generasi. Kuliah umum ini bukan hanya sekadar pemaparan teknis, tetapi juga menjadi forum edukatif yang memperkuat peran perguruan tinggi dalam literasi statistik dan pembangunan berbasis data.

Acara ini juga menjadi momentum bagi BPS untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kontribusi kampus  dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026. Basuki menyerukan partisipasi aktif seluruh elemen kampus dalam menyukseskan program tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis data. Polsri memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang sadar data. Sensus bukan sekadar pengumpulan informasi, melainkan fondasi kebijakan yang akan kita wariskan. Dengan ini, Politeknik Negeri Sriwijaya menegaskan posisinya sebagai kampus yang tidak hanya fokus pada pembelajaran vokasi, tetapi juga aktif dalam membangun diskursus publik dan mendukung kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan statistik.